PALOPO.WARTASULSEL. ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo, melaksanakan sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih dalam bingkai " Ngopi " Ngobrol Pilkada, bersama media, dengan tema Demokrasi.
Untuk membangun suasana yang lebih hangat dalam "Ngopi" Ngobrol Pilkada, dihadirkan Narasumber, yakni Plh. KPU Kota Palopo, Abbas Djohan, Ketua SMSI (Serikat Media Siber Indonesia), Wahyudi Yunus dan Komisioner KPU lainnya.
Pelaksana harian KPU Palopo, Abbas Djohan, mengatakan, bahwa hampir keseluruhan KPU kabupaten / kota, mengadakan kegiatan yang sama "Ngopi" (Ngobrol Pilkada).
"Diakuinya, bahwa suksesnya pemilu (pemilihan umum) kemarin, peran media dalam demokrasi sangat berperan penting untuk menjaga kondusifitas pemilu. Perannya sangat strategis yang dapat terakses di masyarakat dengan mengedukasi (mendewasakan) para pemilih. Sehingga tidak dapat dipungkiri peran media merupakan including (termasuk) dalam menjalankan roda kesuksesan pemilu," ujar Pelaksana harian KPU Palopo, Abbas Djohan. Selasa, 25 Juni 2024, di D' Linoe Coffee, saat membuka kegiatan tersebut.
Dalam kegiatan itu, Ketua SMSI Kota Palopo, Wahyudi Yunus, mengungkapkan, soal pilkada, kita sepakat bahwa ada beberapa unsur yang mempengaruhi suksesnya proses pemilu yang damai diantaranya, penyelenggara, tim sukses, media, tim teknis/pengawas.
"Diharapkan 11 November 2024 pilkada dapat berjalan dengan baik. Nantinya, kebanyakan yang disorot adalah penyelanggara KPU dan Bawaslu. Persoalan yang krusial adalah DPT (Daftar Pemilih Tetap). Biasanya, bermasalah di awal dan bisa terjadi di ujung, hal itu akan menjadi sorotan utama dari media," ungkap Ketua SMSI
Selain itu, Dewan Pers (DP), mengeluarkan surat edaran, sebagai wartawan mendukung kegiatan KPU dan Bawaslu, jadi media bukan lagi batu sandungan. Tugas kita bukan mencari salah, tetapi meluruskan yang keliru.
"Dan wartawan ketika aktif dalam tim sukses agar mengundurkan diri/ berhenti sebagai wartawan. Media tetap bekerja secara profesional dan memiliki kode etik. Dengan memberitakan persoalan dengan mengkonfirmasi sumber. Salah satu terjadinya keadaan yang tidak kondusif, adalah pemberitaan yang hoaks dan provokatif," pungkasnya.
Sementara di ruang yang sama, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Kota Palopo, Asbudi Dwi Saputra, menekankan pada aspek pencegahan, pada politik uang atau politik perut, karena indeks yang paling tinggi sesuai penelitian bahwa di Indonesia berada di tingkat ketiga.
"Jadi penting untuk diketahui, bahwa dalam politik uang bagi penerima dan pemberi akan dikenakan sanksi. Secara garis besar adalah tindakan yang menguntungkan," urai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Kota Palopo, Asbudi Dwi Saputra.
Tak hanya itu, kenetralan ASN (Aparatur Sipil Negara) menjadi potensi kerawanan pada pilkada dalam kampanye di medsos (media sosial).
"Sehingga sebelum dilakukan penindakan maka ada pencegahan. Jika berpotensi mengkampayekan paslon dan menguntungkan paslon, maka akan dikenakan sanksi. Itu sudah dipantau," jelasnya.
*QMH. Yoga*