MAKASSAR.WARTASULSEL. ID - Kontestasi Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Kota Palopo semakin seru. Selain salah satu kandidat yang diterpa kasus terkait penggunaan dugaan ijasah palsu, Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) mencatat beberapa proyek infrastruktur di Kota Palopo Tahun Anggaran 2022 hingga Tahun 2024 terancam mangkrak.
Tidak adanya realisasi pembayaran termin oleh Pemerintah Kota Palopo, diduga menjadi pemicu pekerjaan rekanan mangkrak. Belum lagi terkait isu gaji ketua RT/RW yang juga tidak terbayarkan dalam kurun waktu 9 bulan.
Menurut Dian Resky Sevianti, Ketua Divisi Monitoring dan Evaluasi L-KONTAK, Aparat Penegak Hukum (APH) harus segera mengambil sikap tegas agar rasa keadilan dapat tercipta, baik bagi masyarakat maupun pengusaha dan pemerintah itu sendiri.
"Bahwa tujuannya adalah keadilan. Kalau Proyek Mangkrak akibat anggarannya tidak ada, apakah rasa keadilan terpenuhi..? Itu sama saja melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah," tegas Dian Resky. Kamis, 17 Oktober 2024, di Makassar.
Eky sapaan akrabnya menilai, Pemerintah Daerah Kota (Pemkot) Palopo, mestinya dapat memastikan anggaran yang dikelola nantinya benar-benar ada.
"Jangan mimpi yang kemudian dijadikan penetapan. Uang belum ada, lalu berhayal jika dana sudah siap, itu sama saja pembodohan. Belum lagi gaji Ketua RT/RW yang sudah 9 bulan belum terbayarkan dan utang belanja yang diduga mencapai Rp. 250 miliar. Apakah kita harus memilih pemimpin atau pemimpi..? Saya berharap, masyarakat di Kota Palopo lebih cerdas untuk memilih, jangan sampai kejadian serupa terulang kembali," ungkapnya.
Eky menambahkan, bukan hukum namanya kalau tidak adil. Sementara norma dan kepastian terhadap rasa keadilan tidak tercapai.
"Untuk apa kita memilih pemimpin yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya..? Saya berharap APH harus menjadi garda terdepan untuk menegakkan hukum dengan mempertemukan keadilan dan kepastian hukum itu. Sehingga dalam keadilan ada kepastian hukum dan di dalam kepastian hukum ada keadilan," imbuhnya
L-KONTAK berharap, agar APH segera mengusut tuntas setiap potensi yang dapat menimbulkan kerugian Negara, selain fokus pada Pilwalkot Kota Palopo.
*QMH. Yoga.**