BONE- WARTASULSEL.Id. Mencegah dan mengurangi Pelanggaran dalam tahapan PILKADA Serentak tahun 2024, KPU Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan melaksanakan Mitigasi Pelanggaran Pada Badan Ad Hoc dengan menghadirkan Ketua PPK dan Anggota PPK Divisi Hukum, dan Anggota PPK Divisi Teknis. Digelar di Hotel Novena Watampone, Jl. Ahmad Yani, Kota Watampone, 24-25 Oktober 2024.
Turut hadir Pimpinan BAWASLU SULSEL, Saiful Jihad membawakan materi Potensi Kerawaanan pada Pemungutan Suara.
Kemudian, materi Mitigasi Pelanggaran Tahapan Kampanye pada Pemilihan Serentak tahun 2024 oleh pimpinan BAWASLU Bone, Muhammad Aris.
Materi selanjutnya dipaparkan mantan pimpinan KPU SULSEL Misna, menyampaikan materi Isu strategi rancangan kebijakan KPU tentang Pemilihan Gubernur wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
Serta penekanan materi dari Komisioner KPU Bone, Zainal dan Rusnaedi.
Rusnaedi yang juga Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Bone menuturkan kegiatan ini sebagai upaya mencegah dan mengurangi pelanggaran pada tahapan PiLKADA serentak yang akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024 mendatang.
"Potensi permasalahan hukum pada setiap tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati Bone tahun 2024 sangat terbuka sehingga kita melakukan mitigasi pelanggaran dengan kegiatan ini," kata Rusnaedi.
Oleh karena itu, Rusnaedi berharap para Badan Ad Hoc PPK dapat mencermati di setiap tahapan penyelenggaraan PiLKADA tahun 2024 demi terciptanya pemilihan yang berkualitas, berkeadilan dan berintegritas.
"Kegiatan ini sangat bermanfaat dan merupakan bekal bagi penyelenggara untuk mengantisipasi dan mempersiapkan mitigasi pelanggaran di setiap tahapan pemilihan," tutup Rusnaedi.
*QMH*AHAS*