PALOPO.WARTASULSEL.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, menggelar rapat kerja Komisi III bersama OPD Mitra Kerja terkait RAPBD Kota Palopo Tahun 2024, yang dipimpin Ketua Rapat Elisabeth dan dihadiri para anggota lainya, di antaranya AKP (Purn) Siliwadi, Chairil Natsir, Cendrana Saputra Martani, Abdul Salam, Awaluddin Saruman dan Candra Ishak. Selasa, 26 November 2024 kemarin.
Ketua rapat kerja, Elisabeth, mengatakan, bahwa pokok - pokok pembahasan terhadap Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR). Untuk Tahun 2025 beberapa bidang di Dinas PUPR dengan nilai kurang lebih RP. 39. 312. 000.000 sudah termasuk beberapa kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Untuk kegiatan non fisik, di beberapa bidang dengan nilai RP. 1. 250. 000.000 termasuk yang ada di bagian umum, Sarpras, Jasa Kontruksi. Penataan ruang dan operasional kegiatan pelayanan publik yaitu PBG dan Tinja," ujar Elisabeth.
Sementara Wakil Ketua II DPRD Kota Palopo, Alfril Jamil, meminta kepada Dinas PUPR untuk bersurat ke Kecamatan Wara setiap ada banjir tampungan septic tank terapung (Pipa septic tank langsung dibuang ke sungai) di Kelurahan Dangerakko sebanyak 38 KK.
"Dan meminta kepada Ketua Komisi B untuk membuatkan rekomendasi terkait hal tersebut untuk dibahas di Badan Anggaran dan dituangkan dalam keputusan Rapat Paripurna Penetapan APBD T. A 2025," cetus Alfri Jamil.
Legislator Demokrat, CSM (Cendrana Saputra Martani-Red), mengungkapkan, terkait anggaran pengaspalan ruas jalan di SMAN 4 yang sekitar tiga atau empat tahun lalu sudah dikerjakan memakai Dana Alokasi Umum yang setelah pengerjaannya langsung retak.
"Hal - hal tersebut diharapkan agar tidak terulang lagi dengan cara melakukan pengawasan yang lebih ketat. Dari RP 39. 000.000.000 apakah ada hasil Musrenbang yang dianggarkan," ungkap Cendrana Saputra Martani.
Menanggapi hal itu, pihak PUPR menuturkan, bahwa untuk tahun 2025 hal itu hanya bisa tercover di DAU spesific Grant.
"Bidang pekerjaan ini mempunyai kouta yang besar, jika pun itu terlaksana, hanya di infrastruktur jalan sumber daya air untuk program pengendalian banjir. Namun sampai saat ini itu belum ada," tutur pihak PUPR.
Pada rapat kerja Komisi III bersama OPD terkait, Cendrana Saputra Martani, Komisi B merekomendasikan agar anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan diadakan.
Awaludin Saruman, agar memasukkan biaya pemeliharaan saluran drainase Taman Kanak - Kanak di Kelurahan Amasangan.
Kemudian, Siliwadi, ada beberapa masalah di Kelurahan Benteng yang sangat mendesak untuk dianggarkan di tahun 2025 di antaranya masalah drainase, pengaspalan dan pelebaran jalan.
*QMH. Andi Polyogama Anthon*