BONE- WARTASULSEL.Id. Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum ( RDPU ) yang dipimpin Sekretaris Komisi I DPRD Bone, Andi Adil Fadli Lura, SE bersama Anggota Komisi I DPRD Bone sepakat dan siap memperjuangkan nasib 10 eks Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Bone yang diputus kontraknya secara sepihak oleh BPSDM PDMTT Kemendes, akibat hilangnya data induk mereka di website Manas Kemendes.
Hal ini disampaikan Andi Adil Fadli Lura saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Forum Komunikasi Pendamping Desa (FKPD) Kabupaten Bone, yang dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bone Andi Gunadil Ukra, di kantor DPRD Kabupaten Bone, Jumat 31 Januari 2025.
"Saya turut prihatin apa yang dirasakan oleh sahabat-sahabat saya karena saya sebelum jadi anggota DPRD Bone mengabdi sebagai pendamping desa selama 8 tahun," ungkap Andi Adil Fadli Lura.
"Dan saya tahu persis kemampuan teman-teman 10 orang sahabat saya ini memiliki kompetensi di atas rata-rata. Maka saya nyatakan Komisi I DPRD Bone sepakat akan menindak lanjuti aspirasi dari FKPD Bone dan segera berkonsultasi dengan Kementerian Desa," kata Politisi PKB saat membacakan kesimpulan RDPU.
Senada dengan Andi Fadli Lura, Anggota DPRD Fraksi PAN Herman, ST menyatakan akan berkonsultasi dengan Dinas PMD SULSEL dan perwakilan Kemendes di SULSEL sebelum berkonsultasi ke Kemendes untuk mencarikan solusi.
Sedangkan Anggota Komisi I DPRD Bone lainnya, Andi Nurjaya, SH dan Hj Adriani Alimuddin Page, SE menyatakan selama ini pendamping desa di Bone telah banyak berkontribusi bagi pembangunan desa dan kemajuan desa, sehingga tidak ada alasan pihak BPSDM PMDTT memutus kontrak tanpa ada alasan yang jelas.
"Sedangkan ada pendamping desa, masih ada kepala desa di Bone bermasalah hukum akibat salah mengelola dana desa, apalagi jika tidak didampingi. Dan kami sepakat untuk mempertanyakan ke Kementerian Desa apa masalahnya sehingga 10 pendamping desa di Bone ini tidak ada namanya dalam SK perpanjangan kontrak," jelas Hj. Adriani.
"Saya sebelumnya adalah kepala desa, saat program ini turun 2015, kami banyak terbantu oleh rekan-rekan pendamping desa. Jika benar tidak ada evaluasi kinerja, atau pelanggaran kode etik, mengapa 10 rekan-rekan pendamping di putus kontraknya. Tentu kita akan mempertanyakan ke Kemendes," kata Andi Nurjaya Politisi PKS ini.
Sedangkan Koordinator FKPD Kabupaten Bone Dedi Hamzah, mengapresiasi langkah cepat anggota Komisi I DPRD Bone.
Ia pun menyatakan telah melampirkan 4 tuntutan FKPD kepada Menteri Desa agar dilakukan peninjauan ulang SK Kepala BPSDM PMDTT Kemendes Nomor 44 tahun 2025.
"Di 4 point tuntutan FKPD Bone, kami juga mendesak agar menteri desa mengevaluasi Korkab TPP Bone dan Korprov TPP Sulsel atas kasus hilangnya data induk 10 nama pendamping desa di Bone di aplikasi manas Kemendes. Kami juga mendesak agar menteri desa melakukan hearing terhadap korkab TPP Bone dan korprov TPP karena diduga telah melakukan pelanggaran kode etik," tegas Dedi Hamzah dalam keterangan tertulisnya yang diterima Awak media Wartasulsel, Jumat malam 31 Januari 2025. (*)