PALOPO.WARTASULSEL. ID - Selain pihak Legislatif, di mana pihak Eksekutif juga menanggapi pemberitaan terkait Pemerintah Kota Palopo telah menyiapkan Anggaran Pemilihan Suara Ulang (PSU).
Menurut Pj Wali Kota Palopo, Firmanza, melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Hamshir Hamid, selaku Humas, mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kepala Kesbangpol Kota Palopo, bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPDH) Pemerintah Kota Palopo dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 200.2/2207/umum; Nomor : 001/KU.07NK/7373/2023 tanggal 11 Oktober 2023.
"Di naskah tentang pelaksanaan dana penyelenggaran pemilihan Wali Kota Palopo dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024, tidak terdapat anggaran untuk Pemilihan Suara Ulang atau PSU," ujar Hamshir Hamid. Minggu, 9 Februari 2025, di Kota Palopo.
Dijelaskannya, untuk anggaran pemungutan suara ulang, belum ada pembahasan bersama antara Pemerintah Kota Palopo, DPRD Kota Palopo dan KPU Kota Palopo.
"Pemerintah Kota Palopo masih menunggu keputusan final Mahkamah Konstitusi. Dan, kepada masyarakat Kota Palopo serta seluruh pihak untuk menghormati dan menerima apapun hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi," jelasnya
Sidang MK (Mahkamah Konstitusi) adalah bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa yang sah usai pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024.
"Untuk itu kepada masyarakat Kota Palopo, agar terus menjaga kerukunan dan persatuan demi Kota Palopo yang lebih maju dan sejahtera," pungkas Hamid.
*QMH. Andi Polyogama Anthon*